Beranda DAERAH Kab. Maros Pemerintah Desa Pajukukang menggelar Musyawarah

Pemerintah Desa Pajukukang menggelar Musyawarah

52
BERBAGI

MAROS, SulSel Kabardaerah.Com – Pembangunan Desa (Musrembang) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) TA. 2018, di Aula Kantor Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Rabu (29/11/2017).

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pajukukang, Syamsul Khalik dalam sambutannya memberikan arahan bahwa kita perlu terus meningkatkan sinergi dan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD, Kepala Desa dengan perangkat desa, Kepala Dusun dengan Para Ketua RT nya.

Ketua MUI Kabupaten Maros ini menambahkan, bahwa ketika pemerintah desa sudah melayangkan surat untuk menghadiri Musyawarah Desa, maka terlebih dahulu para Kepala Dusun memanggil seluruh bawahannya yaitu para Ketua RT untuk membicarakan dan menyepakati hal-hal penting yang menjadi prioritas disetiap dusun untuk selanjutnya dibawa untuk di musyawarahkan lagi ditingkat desa.

Ia juga mengingatkan, bahwa pembangunan desa kedepan jangan hanya fokus pada kegiatan fisik, tapi juga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi.

Kepala Desa Pajukukang, Saharuddin dalam sambutannya mengharapkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ditetapkan nantinya di dalam Dokumen RKPDesa untuk TA.2018 adalah benar-benar kebutuhan masyarakat Pajukukang dari semua dusun yang ada, yaitu, Dusun Balosi, Dusun Parasangan Beru dan Dusun Panaikang.

Sementra itu Tenaga Ahli Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (TA.P3MD), Idham, S.Sos., MM mengatakan bahwa mekanisme penggunaan Dana Desa telah diatur secara eksplisit didalam Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 yang sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa).

Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017 ) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain:

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.(Abrar)