Beranda DAERAH Kab. Gowa Sistem Proteksi Kebakaran Gedung

Sistem Proteksi Kebakaran Gedung

21
BERBAGI

 

SulSel Kabardaerah.com – Salah satu hal penting yang diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah Fungsi Keselamatan terutama keselamatan dari bahaya kebakaran. Atas amanah itu kemudian diaturlah Sistem Proteksi Kebakaran Gedung itu dalam Peraturan Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Gedung dan Lingkungan Bangunan Gedung. Pada peraturan yang sangat rinci dan sistematis itu, dipersyaratkan seluruh bangunan gedung dan lingkungan bangunan harus mempunyai sistem perlindungan keselamatan dari bahaya kebakaran yang harus direkayasa dan dibangun sejak perencanaan konstruksi, selama konstruksi dan pada saat pemantaatan gedung.

Secara singkat terdapat 4 komponen yang saling terkait yang mengutuhkan sistem proteksi itu bisa bekerja secara efektif, yakni: Proteksi Kebakaran Passif, Proteksi Kebakaran Aktif, Sarana Penyelamatan dan Organisasi Penanggulangan Kebakaran.

Proteksi Passif adalah daya tahan bangunan terhadap api yang ditentukan oleh jenis material, pengelompokan bagian gedung berdasarkan pada daya tahannya terhadap api, adanya pelindung api pada bagian tertentu gedung yang melekat dan merupakan bagian dari gedung dan adanya kompertemenisasi.

Proteksi Aktif terdiri dari alat dan perlengkapan pemadam kebakaran baik yang portable maupun melekat dan merupakan bagian dari gedung dan merupakan bagian utilitas bangunan. Alat dan perlengkapan tersebut antara lain: Sprinkler, Pompa Air Pemadam, Hidran Gedung dan Luar, Detektor Asap, Fire Alarm dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Sarana penyelamatan adalah bagian penting dari sebuah gedung yang digunakan ketika terjadi darurat kebakaran untuk menyelamatkan jiwa penghuni gedung. Sarana ini harus terdiri dari: Pintu Darurat, Pencahayaan Darurat, Tanda Exit, Tanda Jalur Evakuasi dan Assembly point atau titik berkumpul.

Komponen terakhir adalah Organisasi Keselamatan Kebakaran. Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 186 tahun 1999, organisasi ini disebut Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Tugas organisasi ini adalah memastikan bahwa tiga komponen sebelumnya bisa berjalan dan berfungsi secara efektif. Oleh karena itu organisasi yang dibentuk dari karyawan penghuni gedung itu sendiri harus terdiri dari Petugas Pemadam, Regu Pemadam, Koordinator Pemadam dan Ahli K3.

Demikian inti materi penyuluhan yang saya sampaikan pagi ini di depan manajemen PT. HILON Indonesia, sebuah perusahaan PMA yang berkantor di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa….(Laporan.ida)

loading...